BIG Bang

08/01/2010

Dari Tentara Kembali Menjadi Warga Sipil

Filed under: Renungan — arundito @ 12:13

Ratusan mantan prajurit anak-anak, yang pernah berjuang membela kelompok pemberontak Maois Nepal, akhirnya dibebaskan dari kamp-kamp pengungsian yang dipantau oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Mereka yang sudah tinggal di kamp-kamp pengungsian selama tiga tahun siap memulai hidup barunya sebagai masyarakat sipil.
Akan tetapi, bukannya merasa bahagia bisa hidup seperti anak-anak lainnya, para bekas tentara tersebut malah kesal. Alasannya, mereka harus menanggalkan pakaian hijau tentaranya dan juga berpisah dengan teman-temannya.
“Mereka semua sangat emosional karena harus meninggalkan kamp pengungsian, tetapi mereka mengerti ini merupakan proses yang harus dijalani agar proses perdamaian tetap berjalan,” jelas wakil komandan kamp di Dudhauli, Gopal Pandey.
Kamp Dudhauli, yang berjarak 200 kilometer dari barat laut Kathmandu, merupakan salah satu dari tujuh kamp pengungsian yang didirikan sejak 2006. Ada sekitar 20 ribu mantan pemberontak, yang bergabung dengan Partai Komunis Nepal (Maoist), tersebar di tujuh kamp pengungsian tersebut. Mereka menyerah setelah 10 tahun memberontak dan setuju ikut serta dalam proses perdamaian dan memasuki arena politik untuk memperjuangkan keinginan mereka.
Proses pembebasan tentara anak-anak dimulai dengan melepaskan 371 bekas tentara anak yang berada di kamp Dudhauli. Berdasarkan hasil data PBB, ada 2.975 pemberontak yang berusia di bawah 18 tahun.
Mantan pemberontak anak-anak itu akan diberi tanda pengenal khusus yang membuat mereka bisa pergi ke sekolah, mengambil sekolah kejuruan, atau memulai usaha dengan bantuan dari pemerintah dan agen-agen PBB.
Tidak semua anak-anak itu rela menanggalkan status mereka sebelumnya, yaitu sebagai prajurit. “Saya tidak tahu sama sekali kenapa saya harus meninggalkan kamp,” ujar Ratan Rai, salah satu anak yang akan dibebaskan.
Rai mengaku berusia 23 tahun dan tidak pernah menjadi prajurit anak. Dia menanyakan alasan sehingga prajurit-prajurit berusia di bawah usianya diizinkan membela tentara nasional. (*/AP/I-1)

Iklan

07/01/2010

Gelar Pahlawan di Tangan Pasar

Filed under: Renungan — arundito @ 18:44

GAJAH mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Sebuah nama yang kini dikenang setelah ditinggalkan pemiliknya adalah Abdurrahman Wahid. Terhadap nama pendiri Partai Kebangkitan Bangsa ini, kini muncul kehebohan baru. Setelah kesedihan mendalam yang ditimbulkan karena kematiannya, nama Abdurrahman Wahid sekarang menjadi perdebatan luas sekitar keinginan untuk memberinya gelar pahlawan nasional. Gelar yang penganugerahannya berada sepenuhnya di tangan pemerintah atau negara.

Sebelum negara menolak atau mengukuhkan gelar pahlawan bagi Gus Dur sapaan akrab Abdurrahman Wahid–publik sesungguhnya telah menghormatinya dengan gelar guru bangsa serta bapak pluralisme. Beberapa kalangan malah menyebutnya bapak demokrasi. Sebuah gelar, apalagi gelar pahlawan, diberikan kepada seseorang karena ada unsur extraordinary dari pikiran maupun perbuatan seseorang yang menimbulkan dampak luar biasa bagi kemanusiaan. Karena luar biasa maka prestasinya nyata tidak bisa ditutup-tutupi. Karena prestasi dan karyanya luar biasa dan kasatmata, hanya ketidakjujuranlah yang bisa membatalkannya.

Undang-undang telah mengatur soal gelar dengan jelas. Ada kriteria dan ada Dewan Gelar. Kalau berpegang dari kenyataan ini, sesungguhnya tidak beralasan untuk ribut-ribut soal pantas atau tidaknya Gus Dur dianugerahi gelar pahlawan nasional. Keributan terjadi dan inilah penyakit politik di Indonesia adalah memolitisasi perkara yang sesungguhnya telah terang benderang dan tidak memerlukan komplikasi. Karena politisasi maka gelar pahlawan Gus Dur sekarang ini menjadi bahan dagang sapi. Golkar, misalnya, mau mendukung Gus Dur sebagai pahlawan asal Pak Harto juga dianugerahi gelar yang sama.

Gelar sekarang cenderung menjadi adu pasar politik. Sebuah gelar diberikan tergantung seberapa kuat desakan politik. Maka penggalangan dukungan dikerahkan dengan berbagai cara. Ini menyalahi aspek kejujuran dari sebuah gelar. Kalau Dewan Gelar bekerja atas kriteria yang telah ditetapkan, sesungguhnya tidak perlu diributkan apakah Gus Dur pantas mendapatkannya atau tidak. Gus Dur, dengan segala kekurangannya, telah memberi kontribusi luar biasa bagi terciptanya ruang demokrasi di negeri ini. Adalah berbahaya ketika Dewan Gelar atau negara mendasarkan pemberian gelar pada mekanisme pasar politik. Siapa yang memperoleh dukungan paling banyak, dialah yang mendapatkan gelar.

Ini berbahaya karena akan muncul mobilisasi liar yang memaksakan kehendak. Bisa-bisa setiap kampung, setiap keluarga, memobilisasi dukungan untuk memperoleh gelar dari negara bagi kakek neneknya. Maka gelar akan menjadi barang murahan. Partai politik selayaknya lebih berkonsentrasi pada aplikasi dan aktualisasi nilai-nilai demokratis dan kesetaraan yang diwariskan Gus Dur daripada menjadi sponsor pemberian gelar. Bagi Gus Dur, dan tentu keluarga, penghormatan terhadap nilai-nilai yang diajarkan jauh lebih penting daripada berpolemik soal pantas tidaknya gelar pahlawan.

MediaIndonesia.com

Buat situs web atau blog gratis di WordPress.com.